Dinkes Wonosobo Keroyokan Hadapi Tbc Hingga Perkuat Layanan Rujukan
Advetorial - Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, responsif, dan merata bukan sekadar isapan jempol. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonosobo, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 benar-benar dioptimalkan untuk menyasar sektor terdepan kebutuhan masyarakat.
Tak tanggung-tanggung, total anggaran DBHCHT Bidang Kesehatan yang dikelola Dinkes Wonosobo tahun ini mencapai Rp 5.812.804.241. Anggaran tersebut merupakan perpaduan antara alokasi murni penetapan awal sebesar 40 persen dari total DBHCHT Kabupaten (Rp 4,78 miliar) serta suntikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang cair pada Juni lalu senilai Rp 1,02 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jaelan, menegaskan bahwa penambahan dana SILPA pada perubahan anggaran penjabaran menjadi momentum krusial untuk memperluas jangkauan program pertolongan kesehatan warga. Dari yang semula terfokus pada tiga kegiatan awal, kini berkembang pesat menjadi tujuh pos kegiatan prioritas strategis.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana hasil cukai yang kembali ke daerah benar-benar memberikan dampak langsung (impactful) bagi ketahanan kesehatan masyarakat Wonosobo. Tambahan SILPA kita maksimalkan untuk menyentuh kebutuhan vital faskes dan perlindungan warga," terang Jaelan saat dikonfirmasi, Selasa (21/7).
Salah satu fokus paling mendasar dari alokasi DBHCHT ini adalah penanganan serius terhadap penyakit menular Tuberkulosis (TBC). Dinkes mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan Katrid Tes Cepat Molekuler (TCM) sekaligus pemeliharaan rutin unit alat TCM agar deteksi dini TBC berjalan cepat tanpa hambatan.
Tak hanya dari sisi diagnostik, aspek keselamatan tenaga medis juga tak luput dari perhatian. Dinkes Wonosobo turut menganggarkan pengadaan apron pelindung khusus bagi radiografer saat menjalankan pemeriksaan X-Ray TBC di fasilitas kesehatan.
"Deteksi TBC harus cepat dan akurat. Namun di sisi lain, keselamatan para petugas radiologi sebagai garda terdepan juga wajib kita lindungi. Ini bentuk perhatian menyeluruh," tambah Jaelan.
Guna menjawab tantangan geografis Wonosobo yang berbukit-bukit, DBHCHT 2026 ini juga direalisasikan untuk pengadaan dua unit armada ambulans baru. Yakni ambulans rujukan untuk Puskesmas Kaliwiro dan ambulans operasional Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Langkah ini diambil untuk memangkas waktu tanggap (response time) penanganan darurat pasien rujukan di wilayah selatan.
Di samping itu, kelengkapan sarana kesehatan gigi masyarakat turut ditingkatkan lewat pengadaan Dental Unit di Puskesmas Kepil 1, serta pemenuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk menjamin kelancaran pemeriksaan kesehatan harian.
Aspek keadilan sosial kesehatan diwujudkan melalui komitmen perlindungan jaminan kesehatan. DBHCHT disalurkan untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3.
"Dengan proteksi iuran JKN ini, warga miskin dan rentan tidak perlu cemas lagi saat membutuhkan perawatan medis. Inilah wujud nyata DBHCHT dari pajak rakyat, kembali untuk kesehatan rakyat Wonosobo," pungkas Jaelan optimis.
