Wali Murid Soroti Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Dana Bosp Di Smp Hidayatul Ihsan
SAMPANG – Dugaan pengelolaan anggaran yang tidak wajar di lingkungan sekolah kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, sorotan datang dari salah satu wali murid SMP Hidayatul Ihsan, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, yang mengendus adanya kejanggalan dalam laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) periode tahun anggaran 2023 hingga 2025.
Wali murid yang meminta agar namanya dirahasiakan demi keamanan ini mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi laporan keuangan sekolah yang beredar, terdapat beberapa keanehan yang memicu tanda tanya besar di kalangan orang tua siswa.
"Kami melihat ada beberapa pos anggaran yang sangat tidak masuk akal. Salah satunya mengenai pembayaran honorer yang nilainya sama persis secara berturut-turut di beberapa tahun anggaran. Sebagai orang awam, kami curiga laporan itu hanya sekadar mencocokkan angka pagu, bukan berdasarkan realisasi pengeluaran bulanan yang nyata di lapangan," ujarnya kepada media, Rabu (13/5).
Tidak hanya masalah honorarium, ia juga mempertanyakan pembengkakan pada biaya administrasi kegiatan sekolah yang dinilai sangat berlebihan. Menurutnya, biaya administrasi tersebut justru jauh melampaui biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang seharusnya lebih mendesak untuk kenyamanan belajar siswa.
Kejanggalan lain yang disoroti adalah lonjakan mendadak pada anggaran perpustakaan di tahun 2025, serta pola penyerapan dana tahunan yang selalu habis tanpa sisa sepeser pun secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut.
"Secara logika, bagaimana mungkin penggunaan dana miliaran atau ratusan juta rupiah bisa habis total hingga nol rupiah setiap tahun tanpa ada sisa kas sedikit pun? Kami menduga laporan ini sengaja direkayasa secara administratif agar anggaran terserap habis begitu saja," tambah wali murid tersebut dengan nada kecewa.
Ia berharap pihak Dinas Pendidikan serta Inspektorat Kabupaten Sampang tidak tinggal diam dan segera turun tangan untuk melakukan audit investigasi dan uji petik secara fisik langsung ke sekolah. Hal ini dinilai penting untuk mencocokkan apakah bantuan negara tersebut benar-benar diwujudkan dalam bentuk pengadaan buku atau perbaikan fasilitas sekolah yang nyata, atau justru hanya di atas kertas.
Sampai berita ini diturunkan, pihak sekolah dilaporkan telah dilayangkan permohonan klarifikasi resmi untuk memberikan jawaban tertulis serta bukti-bukti pendukung yang relevan guna memastikan transparansi tata kelola pendidikan di SMP Hidayatul Ihsan.
