Sinergi Pusat–daerah Diperkuat: Bkn Ri Dorong Transformasi Asn Di Wonosobo Lebih Profesional Dan Ber
Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima kunjungan kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, di Pendopo Bupati, Kamis (30/4/2026). Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan visi pembangunan daerah 2025–2029.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, didampingi Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo, menegaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan implementasi sistem merit serta pengembangan manajemen talenta ASN sebagai fondasi birokrasi modern.
“Keberhasilan visi dan misi pembangunan Wonosobo sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Momentum ini penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Bupati.
9.219 ASN Jadi Ujung Tombak Pelayanan
Saat ini, jumlah ASN di Kabupaten Wonosobo tercatat sebanyak 9.219 orang. Bupati menekankan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi wajah pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari.
Namun demikian, Pemkab masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang masih dalam tahap penyesuaian.
“Ini bagian dari proses pembenahan berkelanjutan agar sistem kepegawaian ke depan semakin ideal,” imbuhnya.
Capaian Sistem Merit dan Manajemen Talenta
Dalam aspek pengelolaan ASN, Pemkab Wonosobo menunjukkan progres signifikan. Implementasi sistem merit telah mencapai skor 289,5 dengan kategori “baik”. Sementara itu, pengembangan manajemen talenta mencatat capaian sementara 56,25.
Sebanyak 7.434 ASN telah masuk dalam sistem manajemen talenta, meskipun belum ada yang menempati kuadran tertinggi. Pemkab menargetkan peningkatan skor tersebut agar dapat memperoleh pendampingan lanjutan dari BKN.
Inovasi Digital dan Pola Kerja Adaptif
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemkab Wonosobo mengembangkan aplikasi MASBROW (Manajemen ASN Berintegritas Online Wonosobo). Selain itu, diterapkan pula pola kerja adaptif, termasuk skema Work From Home (WFH) secara terukur untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Tantangan Fiskal: Belanja Pegawai Lampaui Batas Ideal
Di sisi lain, tantangan fiskal menjadi perhatian serius. Belanja pegawai Kabupaten Wonosobo saat ini mencapai 37 persen atau sekitar Rp712,28 miliar, melampaui batas ideal sebesar 30 persen.
“Ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan dilema kebijakan. Penyesuaian tidak bisa dilakukan dengan mengurangi pegawai. Kami membutuhkan arahan BKN agar langkah yang diambil tetap tepat,” tegas Afif.
Peran Strategis KORPRI dan Program Sosial
Peran Korps Pegawai Republik Indonesia di Wonosobo terus diperkuat, tidak hanya sebagai wadah profesi, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial. Melalui Dana Kesetiakawanan (DKK) sejak 2011, lebih dari Rp3,03 miliar telah disalurkan kepada anggota purna tugas.
Berbagai program inovatif turut dikembangkan, antara lain:
KORPRI Mengajar
Stabilisasi harga pangan melalui penyerapan hasil panen petani
Dukungan pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Program ASN Peduli Stunting
Salah satu inovasi unggulan adalah KORPRI Peduli Pendidikan berbasis ternak yang dilaksanakan di Desa Pagerejo dan Mergolangu. Program ini mengintegrasikan peningkatan akses pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah dengan rata-rata lama sekolah masih 6,91 tahun.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan simbolis bantuan ternak kambing. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget, sekaligus mendorong aktivitas produktif yang edukatif dan membangun karakter kemandirian sejak dini.
BKN Tekankan Konsep “4K ASN Pro Masyarakat”
Dalam arahannya, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan berintegritas tinggi.
Ia memperkenalkan konsep “4K ASN Pro Masyarakat”, yaitu:
Kecepatan
Kemudahan
Kemanfaatan
Kebahagiaan
“Birokrasi masa depan harus menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan memberikan manfaat nyata, dengan tujuan akhir kebahagiaan masyarakat,” ujarnya.
Apresiasi untuk Wonosobo
Zudan juga mengapresiasi berbagai inovasi Pemkab Wonosobo yang dinilai selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam:
Ketahanan pangan
Penguatan pendidikan dan kesehatan
Dukungan terhadap rantai pasok pangan nasional
“Program-program di Wonosobo berjalan baik dan menunjukkan sinergi kuat dengan kebijakan nasional,” ungkapnya.
Perkuat Reformasi Birokrasi
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, modern, dan berdampak nyata.
Melalui kolaborasi erat dengan Badan Kepegawaian Negara, reformasi birokrasi di Wonosobo diyakini dapat dipercepat, sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
