• by Saerozim Kendal
• 2834 views

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal menerima kunjungan resmi dari delegasi Pemerintah Metropolitan Tokyo, Jepang, Rabu (3/12). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut rencana kerja sama terkait pengelolaan hutan lestari di Indonesia, khususnya di kawasan hutan KPH Kendal.

Rombongan delegasi Jepang meninjau langsung petak 6B-1 di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpucung, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang. Lokasi tersebut merupakan area produksi kayu Perhutani tahun tanam 1976 yang kini telah mencapai umur 50 tahun. Kunjungan berlangsung di Desa Kedungsuren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, didampingi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Mukti.

Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Tengah, Asep Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa Perhutani mengelola kawasan hutan seluas 2,4 juta hektare, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola 600 ribu hektare. Namun, sebagian area yang sebelumnya dikelola Perhutani kini ditarik kembali oleh pemerintah untuk menjadi kawasan dengan pengelolaan khusus.

“Setelah adanya perubahan kebijakan, sekitar 40 persen kawasan kembali ke pemerintah. Saat ini Perhutani Jawa Tengah mengelola sekitar 1,3 juta hektare,” ujarnya.

Asep memaparkan bahwa pengelolaan hutan di Jawa Tengah terbagi dalam 20 distrik. Pengelolaan tersebut dibagi berdasarkan kelas perusahaan, mulai dari kawasan yang cocok untuk jati hingga wilayah dataran tinggi yang diperuntukkan bagi pinus. Seluruh proses produksi mengacu pada dokumen rencana kelestarian hutan yang berlaku 10 tahun.

Menurutnya, kontribusi pendapatan Perhutani berasal dari kayu sebesar 63 persen, getah pinus 23 persen, dan sisanya berasal dari wisata serta agroforestri. Dalam setiap aktivitas pengelolaan, Perhutani selalu melibatkan masyarakat sekitar melalui kelembagaan LMDH untuk akses pemanfaatan lahan, seperti penanaman jagung dan komoditas lainnya.

Asep menegaskan bahwa pengelolaan hutan Perhutani berpegang pada tiga prinsip utama: People, Planet, dan Profit. Planet berarti menjaga kelestarian alam, People mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sedangkan Profit memastikan Perhutani mampu membiayai kegiatannya secara mandiri tanpa dana pemerintah.

Ia menambahkan bahwa pohon jati di lokasi tersebut direncanakan ditebang pada 2026 saat mencapai usia optimal 50 tahun. “Untuk meningkatkan kualitas kayu dan memudahkan pengangkutan, pohon diteres atau dimatikan terlebih dahulu agar tidak pecah saat ditebang sehingga nilai jual tetap tinggi,” jelasnya.

Administratur KPH Kendal, Muhadi menegaskan bahwa proses tebangan wajib memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ia mengingatkan pekerja untuk selalu menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP. “Operator gergaji mesin harus memastikan arah rebah pohon tepat agar mengurangi risiko pecah banting,” katanya.

Sementara itu, Ketua LMDH Wana Mukti, Sudaryanto, menyampaikan apresiasi atas perhatian Perhutani dalam menjaga keselamatan tenaga produksi. Ia juga menyatakan kesiapan LMDH mendukung penuh kegiatan produksi kayu tahun 2026. “Kami berharap seluruh pekerja diberi keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas,” ujarnya.(*)

Tags