Cegah Kebocoran Anggaran, Gubernur Banten dan KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Daerah

Pencegahan korupsi perlu dimulai sejak program direncanakan, anggaran disusun, hingga pengadaan barang dan jasa dilaksanakan. Sebab, tata kelola yang baik bukan sekadar soal besarnya anggaran atau banyaknya pembangunan, melainkan juga ketepatan penggunaan anggaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Banten Andra Soni, para kepala daerah kabupaten/kota, dan pimpinan DPRD se-Banten dan Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (29/10/2026).

Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa komitmen ini menjadi langkah untuk menindaklanjuti evaluasi dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri, dengan target penyelesaian perbaikan dalam waktu maksimal 30 hari.

"Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari besarnya postur anggaran atau kuantitas infrastruktur yang dibangun," tetapi juga dari kualitas tata kelola, transparansi, ketepatan sasaran anggaran, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan pentingnya memastikan seluruh program daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan APBD, berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sementara itu, Wamendagri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa pemerintah daerah diberi waktu 30 hari untuk melaporkan hasil perbaikan tata kelola kepada KPK, BPKP, dan Kemendagri.

Bagi masyarakat, komitmen ini perlu bermuara pada pengelolaan uang publik yang lebih bertanggung jawab, program yang tepat sasaran, serta pelayanan yang semakin baik.

Warga sedulur Banten, menurutmu, aspek apa yang paling penting untuk terus diawasi agar anggaran daerah benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat?

(Red)