Rehabilitasi Narkoba Diduga Jadi Komoditas Oknum, Publik Minta Mekanisme Asesmen Dibuka
JAWA BARAT – Dugaan adanya praktik jual beli jalur rehabilitasi bagi pihak yang tersandung kasus narkotika di lingkungan Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres di wilayah Jawa Barat menjadi persoalan serius yang menuai perhatian publik. Isu ini memicu desakan agar otoritas berwenang segera melakukan penelusuran mendalam demi menjaga marwah penegakan hukum.
Sorotan masyarakat tertuju pada aspek transparansi, integritas, serta objektivitas mekanisme penanganan perkara narkotika—khususnya dalam proses pengajuan hingga penetapan status rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika.
Rehabilitasi Adalah Pemulihan, Bukan Komoditas
Pada prinsipnya, rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan bagian dari upaya pemulihan medis dan sosial sebagaimana diamanatkan undang-undang, bukan sarana untuk menghindari proses hukum melalui negosiasi atau kepentingan tertentu.
Apabila benar ditemukan adanya oknum yang menawarkan atau memperjualbelikan akses rehabilitasi dengan imbalan sejumlah uang, praktik tersebut merupakan pelanggaran berat yang wajib diusut secara tuntas, profesional, dan terbuka.
Harapan Pengawasan Berlapis dari Propam
Menanggapi berkembangnya informasi tersebut, publik berharap Kapolres terkait beserta jajaran pengawas internal kepolisian segera mengambil langkah pemeriksaan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan prosedur maupun keterlibatan oknum penyidik dalam penanganan perkara narkotika.
Selain pengawasan di tingkat Polres, keterlibatan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Barat hingga Divisi Propam Mabes Polri juga dipandang penting apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik maupun penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).
Desakan Klarifikasi dan Keterbukaan Prosedur
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan resmi mengenai tata kelola rehabilitasi yang berlaku. Sejumlah poin mendasar yang didesak untuk dibuka ke publik meliputi:
Mekanisme dan standar operasional dalam penerapan jalur rehabilitasi.
Otoritas atau pihak yang berwenang menentukan kelayakan rehabilitasi (seperti peran Tim Asesmen Terpadu).
Jaminan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus dilaksanakan secara akuntabel dan tidak boleh menyisakan celah bagi praktik transaksional yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Hingga berita ini disusun, dugaan praktik transaksional tersebut masih bersifat informasi awal yang memerlukan verifikasi, klarifikasi resmi, serta penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait./Team Advokasi