Pendapat Arie Herawan, S. H di Audiensi dengan Bupati dan para OPD
Para ketua lembaga yang tergabung dalam forum lintas lembaga Purbalingga datangi kantor bupati Purbalingga untuk lakukan audensi terkait kebijakan bupati yg terkesan belum berpihak kepada masyarakat secara umum.
Audensi yang diterima langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dan sekda serta para OPD. Forum lintas lembaga Purbalingga dalam penyampaiannya yang di sampaikan oleh Arie Herawan menyikapi terkait kebijakan PBB/P2 perdesaan dan perkotaan, kebijakan kenaikan pajak PBB tidak adanya sosialisasi ke pada publik, dan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, menurut Arie untuk peningkatan pajak bisa dilakukan melalui sektor lain yang sekiranya tidak bersentuhan dan membebani masyarakat.
Arie juga menyampaikan terkait kebijakan Bupati dan OPD di dunia pendidikan Kabupaten Purbalingga, mengingat dan menimbang dunia pendidikan di kabupaten Purbalingga masih sarat dengan kong kalikong antara OPD dalam hal ini dinas pendidikan dan pihak ketiga dalam hal pihak pihak koperasi sekolah dan itu dirasa masih memberatkan para wali siswa sekolah.
Arie juga mengingatkan Bupati Purbalingga agar bertindak sebagai pembina dan pengendali utama bagi organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk tercapainya visi dan misi serta tujuan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Purbalingga serta berbagai hal lain karena Bupati Purbalingga selaku penanggung jawab penyelenggara pemerintahan di tingkat Kabupaten.
Arie juga menambahkan para anggota DPRD kabupaten Purbalingga untuk bangun dari tidur panjangnya, anggota DPRD jangan mbudeg, micek, mbisu dikarenakan DPRD Purbalingga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta menyerap, menghimpun atau menampung dan menindak lanjuti aspirasi rakyat serta ada hak imunitas dan hak hak lainnya, juga mendapatkan gaji dan tunjangan besar dan fasilitas lainya yang itu semua dibayarkan oleh uang rakyat. Tandasnya.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam menanggapi apa yang disampaikan auden masih terkesan normatif dan hanya berkutat pada jawaban yang berdasarkan teks sehingga para audien merasa sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Bupati karena selama ini Bupati hanya menerima laporan baik yang penting asal bapak senang, audensi berharap Bupati mengambil langkah kongkrit dengan apa yang disampaikan para audien.
Para audienpun menilai bahwa pada pertemuan audensi tesebut Bupati tidak memberikan solusi apapun dengan para audensi sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan gerakan aksi lanjutan.